Pengikut HTI dalam Pengawasan

Pengikut HTI dalam Pengawasan

Sekretariat Dewan Pengurus Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor tampak sepi. Kantor empat lantai itu belum juga rampung dibuat, namun telah digunakan. Tiga pekerja bangunan di lantai tiga masih tetap tampak repot memotong besi serta aluminium dengan gergaji mesin. Di hari saat HTI resmi dibekukan, Rabu lantas, tidak terlihat ada aktivitas organisasi di kantor itu.

Tak ada papan nama HTI di gedung yang terdapat di bilangan KS Tubun itu. Hanya satu panduan gedung itu punya property HTI yaitu papan nama yang dipasang dimuka gang. Tetapi ia kalah mencolok dengan atribut perusahaan pengembang perumahan syariah di alamat yang sama.

Di lantai satu, Muhammad Irfan tengah selonjoran diatas satu karpet, dengan satu gelas kopi di dekatnya, serta repot membalas pesan singkat. Irfan yaitu ketua HTI Kota Bogor, paling tidak hingga saat tubuh hukum HTI dicabut oleh Kementerian Hukum serta HAM

Aktivitas disini umum saja, umumnya juga begini,” kata Irfan menyikapi berita pembubaran HTI.

Irfan menyebutkan aktivitas HTI di Bogor sampai kini memanglah tidak terlalu fokus di sekretariat. Pengajian serta diskusi yang mereka titel umumnya ditempat umum atau di masjid serta universitas. Mulai sejak berembus gosip pembubaran HTI pada Mei lantas, tuturnya, tak ada efek yang besar atas aktivitas mereka.

Hingga Perppu Ormas dilaunching pemerintahan Joko Widodo, Rabu minggu lantas (12/07) , Irfan serta beberapa simpatisan HTI di Bogor tetaplah mengadakan aktivitas teratur. Irfan masih tetap seringkali diundang jadi penceramah serta pembicara pada diskusi yang di buat oleh simpatisan HTI maupun grup pengajian.

Dakwah Tanpa ada Bendera HTI
Semangat awal Hizbut Tahrir (HT) saat diperkenalkan di Indonesia yaitu suatu pergerakan pemikiran serta dakwah. Ia masuk ke Indonesia kira-kira tahun 1983 lewat Abdurrahman al-Baghdadi, aktivis Hizbut Tahrir yang berbasiskan di Australia. Al-Baghdadi menebarkan ideologi Hizbut Tahrir lewat kajian serta diskusi di universitas dengan mahasiswa di Bogor.

Salah satu orang yang berfungsi dalam penebaran Hizbut Tahrir yaitu Gatot Saptono atau yang saat ini di kenal jadi Muhammad Al Khaththath, satu diantara pendiri HTI namun terakhir keluar serta membuat Komunitas Umat Islam—salah satu sosok yang naik pentas ditengah gelanggang Pilkada Jakarta lantas yang mempropagandakan anti-Ahok. Gatot aktif menebarkan dakwah Hizbut Tahrir lewat jaringan Komunitas Bersilahturahmi Instansi Dakwah Universitas sebelumnya pada akhirnya HTI dideklarasikan.

rfan mengetahui Hizbut Tahrir sementara ia kuliah di Institut Pertanian Bogor pada 1986. Ia mengetahui ajaran HT lewat dakwah di masjid universitas. Sejak sementara itu ia aktif dalam kerjaan Hizbut Tahrir walau belum juga punya organisasi yang terstruktur seperti HTI.

Baca juga:  Joko Widodo Official Candidates for President, Competition Increasingly Weighted

Dengan organik, penebaran ideologi Hizbut Tahrir ditunaikan tidak ada tubuh hukum serta susunan. Langkah tersebut juga yang hingga sekarang ini masih tetap selalu ditunaikan. Individu-individu pengikut HTI terus bergerak seperti umum.

Pada Senin lantas, umpamanya, Irfan masih tetap jadi penceramah kajian di satu diantara masjid di kota Bogor. “Saya dengan individu terus berdakwah, rekan-rekan yang beda juga sangat. Tidak ada problem, karna dakwah ini memanglah keharusan umat Islam, ” tuturnya. Untuk Irfan, pembubaran HTI bukanlah bermakna dakwah dihentikan.

Disamping itu, gerakan HTI di universitas yang menjaga sel di Instansi Dakwah Universitas (LDK) terus jalan walau tanpa ada bendera HTI. HTI sendiri tak dengan segera masuk ke universitas serta lakukan rekrutmen, walau buat kerjaan kajian serta diskusi untuk menebarkan gagasannya.

Ketua Tubuh Kerohanian Islam Mahasiswa IPB, Muhammad Afifuddin Al-Fakkar, menyebutkan sampai kini HTI “tidak banyak” buat kerjaan di universitas. Namun, banyak simpatisan serta anggota HTI yang aktif di LDK, kliamnya.

“Saya sempat turut kerjaannya HTI, tidak ada problem dengan itu. Di universitas memanglah banyak organisasi ekstra yang berafiliasi dengan individu di LDK. Itu sah-sah saja, ” kata Afifuddin.

Dalam sebagian kerjaan, HTI bahkan juga tak membawa bendera organisasinya, namun menyisipkan judul kerjaan yang sesuai sama ideologi HTI. Misalnya yaitu Simposium Nasional (Simnas) Instansi Dakwah Universitas 2016 yang diadakan pada 25-27 Maret 2016 oleh Tubuh Koordinasi Instansi Dakwah Universitas. Dalam acara itu beberapa mahasiswa di ajak untuk mengucap janji pada kekhilafahan Islam.

Nasib Aparatur Negara Pengikut HTI
Jadi suatu pergerakan pemikiran, HTI dapat lentur masuk banyak ruangan umum. Lewat kajian serta diskusi, HTI masuk ke masjid serta universitas serta menarik perhatian orang. Lewat diskusi itu, ide HTI dapat di terima banyaknya kelompok. Termasuk juga beberapa pendidik, mahasiswa, sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) .

Selesai Perppu 2/2017 dilaunching, mengedar daftar nama pengurus serta simpatisan HTI dari kelompok pegawai negeri sipil. Dokumen setebal 73 halaman ini, dengan font Aria, menebar lewat pesan elektronik ke beberapa kelompok, termasuk juga ke group-grup wartawan. Beberapa orang yang di konfirmasi beberapa namanya oleh redaksi Tirto mengaku punya kedekatan dengan HTI.

Salah satu nama dalam daftar itu yaitu Dr. Ir. Andang Widi Harto M. T. (Dalam dokumen ditulis “Widhi”) , dosen Kampus Gadjah Mada Yogyakarta dari Departemen Tehnik Nuklir serta Tehnik Fisika. Dalam daftar itu, Andang ditulis jadi “anggota manfaatonal” HTI Yogyakarta.

Baca juga:  Perppu Ormas Yang Beradab

Saat di konfirmasi, Andang berkata “beberapa kali” diundang jadi pembicara dalam diskusi yang di gelar HTI namun bukanlah sisi dari HTI.

“Saya, nganu, apa namanya, hanya sempat ngisi jadi dosen UGM, isi masalah daya nuklir serta daya, jadi pembicara. Itu telah lama, ” kata Andang, Kamis tempo hari.

“Materi yang saya berikan (di komunitas HTI) juga sama juga dengan forum-forum yang lain (terkecuali HTI) , ” imbuhnya, berkata kalau ia lupa paling akhir kali bicara di komunitas HTI.

Andang katakan “tidak tahu” kenapa namanya dapat masuk dalam daftar itu. “Saya tidak tahu, memanglah saya kenal dengan mereka, namanya kenal kan ya umum saja, ” tuturnya. “Saya juga tidak paham kesibukan HTI di UGM saat ini bagaimana. ”

Sesaat Deni Junaedi, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dalam dokumen itu dimaksud “anggota HTI” menampik untuk diwawancarai. “Kalau perihal itu, monggo hubungi Jubir HTI, ” tuturnya lewat pesan singkat.

ISI, yang notabene universitas beberapa seniman, dalam dua tahun bertemura lantang menampik HTI di universitas. Pada 17 Juni 2016, beberapa ratus mahasiswa serta alumni universitas mengadakan tindakan anti-HTI. Aksi didepan Rektorat ISI ini di dukung oleh pejabat universitas.

Aksi sama keluar pada 22 Mei 2017. Grup atas nama Kesatuan Aksi Alumni, Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta mendeklarasikan petisi yang menekan pemecatan dosen, karyawan, serta mahasiswa ISI sebagai simpatisan, anggota, serta pengurus HTI. Aksi ini mensupport gagasan pemerintah membubarkan HTI.

Walau sekian, Pembantu Rektor ISI Bagian Kemahasiswaan, Anusapati, menyebutkan tidak tebal peluang Rektorat ISI menuruti tekanan itu. Langkah itu, menurut dia, sangat jauh.

“Mereka juga, kan, rekan-rekan kita sendiri. Bila statusnya PNS juga jadi masalah pemerintah pusat, ” tuturnya di Gedung Rektorat ISI, Kamis tempo hari.

Anusapati menyatakan Rektorat ISI lebih focus membatasi kerjaan HTI biar dampak pahamnya tak meluas di kelompok mahasiswa.

“Sebenarnya, sesudah ada ketentuan pemerintah, langkah kami di 2016 memperoleh basic lebih kuat. Namun, hingga saat ini kami belum juga membicarakan gagasan baru perihal HTI di ISI, ” kata Anusapati.

Anusapati membetulkan beberapa dosen ISI jadi anggota HTI, beberapa jadi pengurus instansi seni bernama Khilafah Arts Network (KHAT) yang berdiri di Yogyakarta pada medio 2016. Deni Junaedi, yang menampik diwawancara, yaitu ketua Khilafah Arts Network. Dalam satu tulisan yang membicarakan retrospeksi karyanya lewat KHAT, Deni katakan aktif dalam organisasi politik HTI mulai sejak 2008.

Baca juga:  Central Kalimantan worsen by smoke and haze

Anusapati menerangkan, sebelumnya ada tindakan penolakan HTI pada 2016, Rektorat ISI sudah menerbitkan Surat Ketentuan (SK) Rektor perihal larangan organisasi orang-orang “berpaham radikal” serta partai politik masuk ke universitas. SK Rektor itu terbit pada 16 Juni 2017.

“Kami tak dengan teristimewa mengatakan melarang HTI, sebab tidak ada dasarnya. SK Rektor itu pada umumnya melarang semuanya ormas berpaham radikal masuk ke universitas kami, ” kata Anusapati.

Namun, Anusapati membetulkan tujuan SK Rektor itu menghadap ke HTI. Peraturan itu keluar sebab pimpinan universitas ISI terima banyak laporan yang mengeluhkan kesibukan HTI.

“Mereka menjaring banyak mahasiswa baru. Kami tidak ingin mahasiswa baru terserang brain wash memahami mereka, ” tuturnya.

Ancaman ‘Pengawasan’ pada Pengikut HTI
Keterlibatan beberapa ASN ini jadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Politik serta Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, menyebutkan sekarang ini ia telah memerintahkan biar semasing daerah untuk “mengawasi” beberapa orang yang ikut serta dalam organisasi HTI.

“Ada pembinaan serta pengawasan. Seperti bekas eks-Gafatar (Pergerakan Fajar Nusantara) , diarahkan dibina. Agar kembali pada jalan yang benar. Kan, orang bila telah salah tak mesti dijerumuskan namun disadarkan, ” kata Soedarmo.

Apa yang disebut Soedarmo masalah “pembinaan” resikonya dapat menerangkan stigmatisasi serta kriminalisasi pada HTI. Langkah ini dihadapi oleh Gafatar saat gelombang propaganda anti-Gafatar menebar pada awal tahun 2016.

Lebih dari 7.000 anggota komune Gafatar diusir dari Pulau Kalimantan, serta nyaris 1.000 orang yang ditahan di Boyolali, Jawa Tengah, dilarang meninggalkan tempat untuk menekuni “pembinaan agama”, “penyuluhan deradikalisasi”, serta terserang ancamana “penodaan agama. ”

Maret lantas, tiga anggota Gafatar, termasuk juga Ahmad Mussaddeq, divonis 3 hingga 5 tahun penjara karna dipandang lakukan penodaan agama.

Salah satu pasal dalam Perppu Ormas mengatur “setiap orang” dari organisasi yang lakukan penodaan agama dapat dihukum pidana. Ancamannya pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun serta paling lama 20 tahun penjara.

Wahyudi Djafar dari Elsam menyebutkan efek dari Perppu Ormas dapat menyerang siapapun.

“Sangat besar kesempatan Perppu ini jadi ‘bola liar’ yang mengarah grup apapun, karna batasan ‘anti-Pancasila’ juga luas, ” tuturnya.

Related posts

Leave a Comment