Anti-Pancasila Yang Merawat NKRI?

Merawat NKRI

Anti-Pancasila Yang Merawat NKRI? Kebebasan warganegara dalam berserikat, berkumpul, serta dalam mengeluarkan pendapat adalah hak asasi manusia yang disadari serta dilindungi UUD 1945. Perlindungan itu sering dipandang jadi legitimasi untuk menggerakkan hak itu dengan sebebas-bebasnya. Beberapa dari kita lupa kalau dalam menggerakkan hak ada juga beberapa etika hukum yang harus dipatuhi.

Pemenuhan hak yang kebablasan nyaris di pastikan juga akan merampas hak orang yang lain yang dilindungi konstitusi. Pemenuhan dengan meremehkan keharusan hukum bahkan juga dapat mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia bila aktivitas yang di gelar bertentangan dengan ideologi negara.

Dua ancaman itu yang buat pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan terlebih dulu menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017, pemerintah pada akhirnya mencabut status tubuh hukum HTI, tempo hari. Pemerintah juga kembali mempersilakan pihak-pihak yang berkeberatan untuk meniti jalur hukum.

Pembubaran HTI dengan memakai perppu tidaklah ketentuan sepihak serta ujug-ujug ada. Pemerintah sudah menggali pendapat dari beragam kelompok, ormas-ormas Islam, sampai Majelis Ulama Indonesia. Pendapat mereka menguatkan hasil pemantauan pemerintah kalau HTI dalam satu tahun lebih eksistensinya selalu mengadakan aktivitas yang menghadap pada maksud akhir membangun ke-khilafahan.

Memahami anti-Pancasila itu ditanamkan HTI dengan berkaitan pada anggota-anggota yang jumlahnya selalu jadi bertambah. Kehadiran ancaman pada NKRI dari penebaran memahami anti-Pancasila itu riil. Survey Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) beberapa waktu terakhir mengatakan sejumlah 9% warga negara Indonesia sepakat implementasi khilafah.

Baca juga:  Pengikut HTI dalam Pengawasan

Indonesia tidak sendirian. Di 16 negara yang lain, HTI diputuskan jadi organisasi terlarang, termasuk juga di Arab Saudi serta Turki. Argumen paling umum, HTI dinilai meneror kedaulatan negara serta menyebabkan bibit-bibit terorisme. Dengan membubarkan HTI, pemerintah menggerakkan pekerjaan melindungi Pancasila, Undang-Undang Basic 1945, serta kelangsungan NKRI.

Lepas dari kontroversi penerbitan Perppu Ormas itu, pembubaran HTI memberi tanda yang jelas benderang. Tak ada tempat untuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila di negeri ini. Ormas-ormas beda yang berpedoman memahami sama akan memperoleh giliran selanjutnya. Ketekunan penegakan hukum memanglah mutlak dikerjakan supaya tidak menyebabkan kerancuan di orang-orang mengenai beberapa hal yang tidak mematuhi hukum.

Pembiaran cuma juga akan buat beberapa pelanggar makin lama terasa benar hingga makin leluasa lakukan pelanggaran. Lalu, saat pada akhirnya ditindak, jadi menyalak kencang serta melawan. Mesti disadari, penegakan hukum yang angot-angotan tanpa ada diakui sudah membuat budaya ‘lebih galak yang salah’ di orang-orang.

Rakyat memerlukan pemerintahan yang berani menyetop pembiaran organisasi yang jelas benderang menunggangi demokrasi untuk nantinya ‘membunuh’ demokrasi itu. Pembubaran HTI diinginkan jadi titik tolak untuk negara tidak untuk sekali lagi membiarkan organisasi yang beberapa terang tidak mematuhi hukum. Organisasi seperti HTI, juga organisasi yang suka berbuat anarkistis, besar karna sampai kini dilewatkan walau tindakan mereka terang merongrong hukum serta ideologi negara.

Bijak Tangani Aparatur Sipil Negara Pengikut HTI

nasionalisme
nasionalisme

Aparatur Sipil Negara bukanlah bagian yang remeh dalam satu bangsa. Mereka seperti roda yang buat lokomotif jalan. Bukanlah juga tanpa ada arah, roda itu mesti taat pada relnya. Dalam bentuk riil, referensi kepatuhan serta kedisiplinan ASN itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara.

Baca juga:  Perppu Ormas Yang Beradab

Di Pasal 4 UU itu terdaftar kalau dalam menggerakkan pekerjaan, ASN berdasar pada 15 nilai basic. Memegang teguh ideologi Pancasila adalah nilai pertama. Kesetiaan pada Pancasila memanglah tidak bisa ditawar. Tanpa ada itu, lokomotif panjang bangsa ini dapat tercerai-berai serta berbenturan karna rel yang tak akan satu. Bila telah demikian, taruhannya adalah maksud dengan Tanah Air ini.

Oleh karenanya, tiap-tiap bentuk ketidaksetiaan pada Pancasila mesti dikerjakan serius. Langkah itu juga yang dikerjakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan serta Rebiro) Asman Abnur. Menteri Asman menyebutkan juga akan memberi sangsi pada Aparatur Sipil Negara sebagai pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) .

Langkah itu telah pas karna HTI sudah dibubarkan berdasar pada payung hukum Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) . Dalam kongres pada 2007, HTI telah terang menyebutkan mengharamkan demokrasi termasuk juga demokrasi Pancasila. Mereka pilih ideologi ke-khilafah-an.

Dari sini juga kita mengapresiasi langkah penertiban Aparatur Sipil Negara yang dikerjakan pemprov serta pemkab beragam daerah, seperti Pemprov Bangka Belitung serta Pemkab Karawang. Telah berlangsung di banyak daerah ada ASN yang bukanlah saja berpedoman, tetapi juga menebarkan radikalisme serta ideologi anti-Pancasila. Itu seperti yang berlangsung di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat dua guru satu tingkat SMA/SMK terindikasi menebarkan ideologi anti-Pancasila.

Di bagian beda, kita mendorong supaya pemerintah pusat serta daerah tetaplah memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam langkah bersih-bersih Aparatur Sipil Negara ini. Walau berlatar pendidikan yang baik, bahkan juga tinggi, Aparatur Sipil Negara itu dapat juga adalah korban penyesatan ideologi.

Baca juga:  Menjaga Wibawa Negara

Prinsip kehati-hatian mesti disertai dengan kebijakan yang memprioritaskan pembinaan daripada pemecatan. Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen wafat ideologi serta organisasi terlarang harusnya tetaplah di beri peluang meneruskan dedikasi pada negara. Aparatur Sipil Negara itu juga harus dibina serta dipantau supaya dapat seutuhnya kembali pada ideologi Pancasila. Terburu-buru memecat Aparatur Sipil Negara yang ikut serta HTI malah jadi parah kesesatan ideologi mereka.

Tetapi, untuk Aparatur Sipil Negara yang tidak ingin meninggalkan ideologi serta organisasi terlarang, aksi tegas mesti selekasnya di ambil. Pembiaran pada grup Aparatur Sipil Negara yang kukuh jadi pengikut HTI bukanlah saja menyia-nyiakan sumber daya, tetapi juga membahayakan, terutama bila berlangsung pada ASN yang mempunyai tanggung jawab pada pendidikan serta pembinaan generasi muda.

Related posts

Leave a Comment