Anti-Pancasila Yang Merawat NKRI?

Merawat NKRI

Anti-Pancasila Yang Merawat NKRI? Kebebasan warganegara dalam berserikat, berkumpul, serta dalam mengeluarkan pendapat adalah hak asasi manusia yang disadari serta dilindungi UUD 1945. Perlindungan itu sering dipandang jadi legitimasi untuk menggerakkan hak itu dengan sebebas-bebasnya. Beberapa dari kita lupa kalau dalam menggerakkan hak ada juga beberapa etika hukum yang harus dipatuhi. Pemenuhan hak yang kebablasan nyaris di pastikan juga akan merampas hak orang yang lain yang dilindungi konstitusi. Pemenuhan dengan meremehkan keharusan hukum bahkan juga dapat mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia bila aktivitas yang di gelar bertentangan dengan ideologi…

Read More

Perppu Ormas Yang Beradab

Perppu Ormas Yang Beradab

Sewajarnya bila kebijakan pemerintah yang perlu serta strategis menghasilkan pro serta kontra, termasuk juga saat Presiden Joko Widodo menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017. Pada kondisi tersebut kedewasaan kita dalam berbangsa serta bernegara ditest. Perppu No 2/2017 diteken Presiden Jokowi pada 10 Juli lantas untuk merubah UU No 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai tidak mencukupi. Ia diterbitkan jadi jawaban atas sulitnya menindak ormas yang dinilai anti-Pancasila, anti-UUD 1945, serta membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti, pemerintah tidak sembarang menerbitkan perppu itu. Bermacam pertimbangan…

Read More

Menjaga Wibawa Negara

Menjaga Wibawa Negara

Turunnya kewibawaan negara jadi satu diantara masalah besar yang dihadapi Joko Widodo serta Jusuf Kalla saat dilantik jadi presiden serta wapres tiga tahun kemarin. Negara makin tidak berwibawa saat orang-orang makin tidak yakin pada institusi umum, termasuk juga institusi kepresidenan tersebut. Oleh karena itu, tak ada langkah beda, Jokowi-JK berupaya maksimum untuk kembalikan wibawa negara. Tekad keras Jokowi-JK untuk kembalikan wibawa negara terdaftar dengan terang dalam Nawa Cita. Langkah yang ditempuh adalah buat pemerintah tidak tidak hadir dengan membuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, serta tepercaya, dengan memberi…

Read More

Wajib Pajak: Tidak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan

PERPPU No. 1/2017 kewenangan pejabat pajak untuk melihat ke dalam rekening keuangan pembayar setiap saat dalam pemeriksaan pajak.

YogyaPost.com – Wajib Pajak: Tidak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan | Wajib pajak yang secara konsisten telah mengajukan dan mengisi dengan benar formulir tahunan pajak di kantor pajak tidak perlu khawatir tentang penegakan Peraturan Presiden Pengganti undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 pada akses ke informasi keuangan dan rekening bank untuk keperluan pajak. Setelah benar-benar meneliti Kementerian Keuangan directive pada rincian teknis dan prosedur tentang bagaimana data rekening keuangan wajib pajak dapat dan harus diserahkan kepada otoritas pajak, dan apa tuduhan kriminal yang bertanggung jawab atas pajak pejabat yang menyalahgunakan informasi, kami menemukan…

Read More