Urgensi Ini Yang Sebabkan Pelanggan Listrik 900 VA Naik Jadi 4.400 VA

Urgensi Ini Yang Sebabkan Pelanggan Listrik 900 VA Naik Jadi 4.400 VA

Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara menyatakan, tak ada urgensi untuk pemerintah menyeragamkan kelompok listrik rumah tangga berdaya 900 VA, 1. 300 VA, serta 2. 200 VA ke grup pelanggan memiliki 4. 400 VA.

Alih-alih mengatur penyeragaman tarif, sambung Marwan, semestinya, pemerintah mengurus efisiensi Cost Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan terlebih dulu. Toh, sekarang ini, masih tetap ada inefisiensi BPP.

Inefisiensi BPP karena sebab kenaikan harga daya primer, seperti gas serta batu bara, termasuk juga kebijakan denda yang butuh dibayar PT PLN (Persero) pada pengembang listrik swasta (IPP) atas penyerapan listrik yg tidak maksimum atau umum dimaksud take or pay.

“Saya sangka, kebijakan itu kurang menekan. Yang lebih perlu yaitu bagaimana pemerintah dapat menghimpit cost daya primer periode panjang, intinya untuk batu bara. Karna 55 % dari kemampuan pembangkit di Indonesia bertenaga batu bara, ” katanya, pada CNNIndonesia. com, Rabu (8/11).

Meskipun demikian, ia mengatakan kebijakan penyeragaman tarif ini sesungguhnya boleh-boleh saja dikerjakan untuk sekarang ini. Tetapi, ia tetaplah mengharapkan tarif listrik yang dapat di terima orang-orang berbentuk adil.

Ambillah contoh, pelanggan dengan daya sambung 900 VA pasti mempunyai pendapatan serta daya beli yang berlainan dibanding pelanggan memiliki 2. 200 VA. Karena itu, kebijakan tarifnya sebaiknya berlainan.

Tetapi, supaya semasing kelompok tidak terbebani, jadi efisiensi BPP mesti digalakkan. Mengenai, BPP PLN th. lantas telah menjangkau Rp983 per Kilowatt-Hour (KWh) atau turun 1, 5 % dari angka Rp998 per KWh di th. terlebih dulu.

Baca juga:  Pertamina Menyelesaikan Unit Panas Bumi di Lampung Senilai US$397 juta

“Di samping kebijakan daya primer, semestinya tarif ini dihitung dengan objektif. Tetapi, pasti sebelumnya mengambil langkah ke situ, mesti ada efisiensi BPP yang dikerjakan oleh PLN, ” jelas Marwan.

Disamping itu, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan, sebenarnya, gagasan penyeragaman tarif telah mengemuka mulai sejak 2011 yang lalu. Kebijakan ini dipandang positif supaya penetapan alokasi subsidi tidaklah terlalu rumit.

Terlebih, ia meneruskan, tarif kelompok listrik yang gagasannya juga akan diseragamkan juga tidak mempunyai rentang yang sangat jauh.

Jadi info, untuk kelompok R-1 dengan kemampuan 900 VA-RTM (rumah tangga dapat) sekarang ini dipakai tarif Rp1. 352 per KWh serta kelompok rumah tangga 1. 300 VA serta 2. 200 VA dibanderol Rp1. 467, 28 per KWh.

Maka dari itu, wacana kebijakan penyeragaman listrik ini tidaklah terlalu bermasalah untuk sekarang ini. Cuma saja, pemerintah butuh lakukan pendataan yang lebih akurat.

Hal semacam ini ditujukan supaya jangan pernah pelanggan kurang dapat jadi terdaftar jadi pelanggan 900 VA-RTM serta nanti terima tarif yang tambah lebih mahal dikarenakan penyeragaman tarif listrik diberlakukan.

“Untuk membuat perlindungan hal itu, memerlukan pengertian terang berkaitan grup penerima subsidi serta besaran subsidinya, ” tutur dia.

Diluar itu, bila pemerintah masih tetap menginginkan memberlakukan kebijakan ini, penyederhanaan kelompok tarif listrik rumah tangga semestinya dapat dikerjakan supaya kebijakannya lebih efisien.

Fabby mencontohkan, didalam ketetapan sekarang ini, ada lima kelompok pelanggan listrik rumah tangga yang alami penyesuaian tarif (tarriff adjustment).

Baca juga:  Fadli Zon report the Chairman of the Election Commission to The Police Criminal Investigation

Yaitu, 900 VA-RTM, 1. 300 VA, 2. 200 VA, 3. 500 VA-5. 500 VA, serta 6. 600 VA ke atas. Menurut dia, penyeragaman tarif semakin lebih gampang bila kelompok daya sambungnya lebih simpel. Umpamanya, dari lima kelompok jadi tiga kelompok saja.

Namun, persoalan baru juga akan keluar dari bagian kekuatan kemampuan PLN. Dengan kelompok yang lebih sedikit, pasti PLN mesti melakukan perbaikan jaringan distribusinya serta memperbarui sebagian infrastrukturnya. Sudah pasti, perusahaan pelat merah itu mesti menaikkan investasinya.

“Misalnya, semula tempat tinggal miliki daya sambung demikian ratus VA, mendadak jadi 6. 600 VA kan pasti kemampuan listrik PLN mesti ditambah. Diluar itu konsekwensinya juga ada di bagian distribusi. Karenanya, saran itu mesti dibarengi kajian tehnis serta sosial ekonomi. Bukan sekedar asal buat kebijakan, ” tuturnya.

DPR Juga akan Panggil Pemerintah

Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan juga akan menyebut Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menerangkan ihwal gagasan kebijakan ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian katakan, dewan legislatif baru dapat berkomentar tentang gagasan kebijakan itu sesudah memperoleh keterangan segera dari Menteri ESDM.

Walau sekian, Ramson belum juga tahu kapan pertemuan itu juga akan dijadwalkan, mengingat DPR tengah masuk masa reses. “Belum terang rencananya pemerintah, kami minta diperinci dengan detil serta juga akan di tanya di rapat DPR yang akan datang, ” tambah dia.

Terlebih dulu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan PLN akan menghapus kelas kelompok pelanggan listrik Tempat tinggal Tangga (RT) untuk penerima non subsidi.

Baca juga:  Panin Launches Sharia-Based Online Stock Trading

Jonan menerangkan, PLN membagi kelompok pelanggan listrik RT dalam tiga kelas, yaitu kelompok Tempat tinggal Tangga (R-1) 900 VA-RTM, 1. 300 VA, serta 2. 200 VA. Nanti, tiga kelas ini juga akan dihapus karna rentang keduanya termasuk dekat.

“PLN sendiri setuju merubah kelas kelompok berlangganan rumah tangga dari 450 VA, 900 VA, 1500 VA, 2200 VA juga akan dihapus terkecuali yang terima subsidi, yang beda mungkin saja sekalian 4.400 VA, 13.200 VA.” tutur Jonan.

Related posts

Leave a Comment