Keuntung-rugian Trik Sri Mulyani dan Jonan Menyelamatkan PLN

Keuntung-rugian Trik Sri Mulyani dan Jonan Menyelamatkan PLN

Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani sekian waktu lalu buka mata umum berkaitan keadaan keuangan PT PLN (Persero). Dalam surat itu, Sri Mulyani menyoroti potensi tidak berhasil bayar PLN karena projectsi utang jatuh tempo yang makin membengkak sesaat kemampuan keuangan makin turun.

Berdasar pada neraca keuangan PLN per semester I 2017, terdaftar laba PLN anjlok 71, 64 % jadi Rp2, 26 triliun dari Rp7, 97 triliun pada periode yang sama tahun kemarin. Pemicunya yaitu beban operasional yang melonjak karena kenaikan harga primer yg tidak disertai dengan kenaikan pendapatan perseroan.

Untuk menyelamatkan keadaan keuangan PLN, beberapa petinggi tinggi negara sudah buka nada. Dalam suratnya, Sri Mulyani mengimbau Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) untuk turunkan cost produksi listrik terlebih di bagian daya primer dan mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35. 000 MW yang begitu berlebihan serta tidak cocok keperluan.

Sesaat, Menteri ESDM Ignasius Jonan melemparkan wacana untuk memotong jumlah PLN dalam pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) bila PLN menyebutkan tidak dapat. Sesungguhnya, program 35 ribu MW mempunyai kemampuan 37. 826 MW, dengan komposisi 11. 256 MW ditangani oleh PLN serta 26. 570 MW ditangani oleh pengembang listrik swasta.

Lalu, mana jalan keluar yang paling baik?

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Jumadis Abda menilainya BPP PLN sekarang ini termasuk tinggi serta masih tetap sangat mungkin untuk dikerjakan efisiensi. Umpamanya, mengkonversikan penggunaan Bahan Bakar Minyak yang masih tetap 8 % ke daya beda yang lebih murah, dan turunkan harga gas untuk PLN ke harga yang lumrah.

” Sekarang ini, harga gas untuk pembangkit PLN masih tetap cukup mahal sekitaran US$ 8/MMBTU. Semestinya dapat sama atau lebih murah dari TNB Malaysia yang sekitaran US$ 4, 7/MMBTU. Karna beberapa gas alam Malaysia di supply dari Indonesia. Dari sini saja PLN semestinya telah dapat lakukan penghematan sekitaran Rp 40 Triliun/tahun, ” tutur Jumadis pada cnnindonesia. com, Jumat (6/10).

Baca juga:  The Conspiracy of Commonwealth Nations in Southeast Asia

Diluar itu, pemerintah dapat juga meninjau ulang kehadiran listrik swasta mengingat PLN mempunyai keharusan untuk beli atau ambil produksi listrik swasta dengan system take or pay. Hal semacam ini sudah buat operasional system kelistrikan tidak efektif.

” Dengan klausul (take or pay) itu jadi pembangkit PLN walaupun lebih murah cost operasinya sangat terpaksa dimatikan sedang pembangkit swasta yang mahal beroperasi, ” katanya.

Lalu, cost pemeliharaan PLN juga termasuk tinggi diluar batas kewajarannya. Hal semacam ini, terlebih karena sebab mesti lakukan pemeliharaan pembangkit China yang seringkali rusak terlebih pada Fast Trek Program atau FTP 1 10. 000 MW.

” Nah, dari ke-3 unsur ini saja PLN semestinya dapat menghimpit pemborosan sekitaran Rp 60 triliun/tahun. Ini angka yang cukup penting untuk keuangan PLN, ” tuturnya.

Pemerintah dapat juga mengarahkan PLN untuk menghimpit kebocoran serta pemborosan beda. Umpamanya pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang disangka ada peranan makelar disana dan cost produksi listriknya juga lebih tinggi dan pembayaran tantiem Direksi yang selalu naik tiap-tiap tahun.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean efisiensi cost produksi listrik sekarang ini susah dikerjakan. Pasalnya, PLN telah terikat kontrak pembelian listrik (purchasing power aggrement/PPA) dengan produsen listrik mulai sejak awal.

” Ketika sinyal tangan PPA di situlah titik krusial cost pokok produksinya. Saat PPA telah ditandatangan PLN juga akan susah turunkan cost produksi karnea sumuanya telah ditata dalam PPA itu, ” tutur Ferdinand.

Diluar itu, harga daya primer juga tengah alami kenaikan. Harga minyak mentah tengah bergerak ke arah US$60 per barel serta harga batu bara mengakak ke US$100 per ton.

Baca juga:  Kesepakatan Baru Pajak Google Di Indonesia

” Bila untuk cost produksi, saya agak pesimis dapat ditekan karna harga daya prime tengah naik, harga gas naik, harga batubara naik, harga crude minyak mentah naik, ” katanya.

Pos-pos cost yang dapat dikerjakan efisiensi lebih ke arah cost pendukung operasional seperti cost berbelanja pegawai, perjalanan dinas, ataupun rapat-rapat.

Di bagian beda, swastanisasi project pembangkit listrik, menurut Ferdinand adalah jalan keluar periode pendek walau akan meneror kedaulatan negara di bidang daya listrik. Walau sebenarnya, bidang kelistrikan adalah satu diantara bidang yang vital untuk orang-orang.

Alih-alih jual aset ke swasta, pemerintah dapat ambil langkah ‘menggadaikan’ aset yang ada umpamanya lewat cara sekuritisasi. Dengan langkah tersebut, negara lewat BUMN tetaplah dapat memperoleh modal utang tanpa ada mesti jual aset.

Ke depan, jikalau mesti diserahkan pada swasta baiknya mekanisme yang dipakai yaitu kesepakatan konsensi berbentuk build operate transfer (BOT). Dengan hal tersebut aset pembangkit dalam kurun saat spesifik akan kembali pada negara.

Ferdinand menilainya, masuknya keadaan keuangan PLN dalam lingkaran setan dikarenakan oleh pemerintah yang memaksakan perseroan untuk kerjakan project diluar kemampuannya. Mengakibatkan, perseroan sangat terpaksa untuk mencari utang serta menaikkan utang.

Langkah revaluasi aset yang diakukan tahun lantas, juga menurut Ferdinand, tidak cukup kuat untuk melakukan perbaikan persepsi debitur pada PLN. Memanglah, langkah itu dapat melakukan perbaikan rasio utang pada modal (debt to equity ratio/DER).

Hal tersebut seperti disibak Direktur Paling utama PLN Sofyan Basyir yang menyebutkan revaluasi aset berhasil mengungkit ekuitas perseroan sebesar Rp900 triliun serta buat aset perseroan menyentuh Rp1. 302 triliun pada paruh pertama tahun ini. Dengan aset yang besar, perseroan dapat meminjam sampai Rp2 ribu triliun, jauh dibawah tempat liabilitas perseroan per semester I 2017 yang berada di kisaran Rp420, 5 triliun.

Baca juga:  Najib Razak: MH370 Ended in The Indian Ocean

Tetapi, Ferdinand menilainya revaluasi aset cuma merubah nilai dari aset yang telah ada. Debitur ataupun calon debitur tahu kalau revaluasi bukanlah menaikkan jumlah aset hingga utang tidak gampang untuk dikucurkan. Bila PLN tidak berhasil bayar sekali saja, keyakinan debitur internasional akan alami penurunan serta juga akan jadi memperburuk keadaan keuangan ke depan.

Jadi itu, Ferdinand mengimbau pemerintah mengevaluasi kembali megaproyek 35 ribu MW sambil sesuaikan dengan keadaan yang ada.

Pengamat hukum sumber daya Ahmad Redi menilainya rasionalisasi jumlah PLN dalam megaproyek 35 ribu MW mesti dikerjakan. Bila tidak, utang PLN akan makin menumpuk yang membawa resiko tidak berhasil bayar.

” Telah tidak logis memaksakan pembangunan pembangkit listrik lebih dari 10 ribu mw pada PLN namun pembiayaan yang di keluarkan PLN agak berat, ” katanya.

Tetapi, rasionalisasi ini bukanlah bermakna menyerahkan pemerintah sertamerta menyerahkan jumlah pembangunan PLN ke swasta. Pemerintah, mungkin tunda proses maupun sesuaikan kembali tujuan pembangunan pembangkit listrik nasional.

Di waktu berbarengan, PLN juga butuh lakukan efisiensi di pos-pos yang sangat mungkin dalam produksi.

Ahmad mengingatkan, bidang kelistrikan adalah bidang yang perlu serta kuasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi negara, dalam hal semacam ini pasal 33 ayat 2 Undang-undang Basic 1945 menyebutkan ” Cabang-cabang produksi yang perlu untuk negara serta kuasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara “.

Lalu, pasal 33 ayat 3 UUS 1945 juga menyebutkan ” Bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara serta dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Karena itu, pilihan swastanisasi project pembangkit baiknya dijauhi untuk melindungi kedaulatan negara.

“Saat ada swastanisasi ada potensi untuk liberalisasi perekonomian yang tidak cocok dengan konstitusi.” katanya.

Related posts

Leave a Comment