Kesepakatan Baru Pajak Google Di Indonesia

Google Indonesia

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan tentang pajak penyelesaian dengan mesin pencari raksasa Google.

Kami telah berdiskusi dengan mereka dan telah mencapai kesepakatan berdasarkan pemberitahuan Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun 2016,” kata Sri Mulyani seperti di kutip Antara.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa Google telah menguatkan komitmennya untuk membayar pajak di bawah perjanjian. Namun, dia menolak untuk merinci jumlah pajak.

Karena ini bersifat rahasia, kita tidak bisa mengungkapkan jumlah pajak perusahaan tersebut,” tambahnya.

Itu sebelumnya melaporkan bahwa Google telah gagal untuk membayar pajak tepat pada alasan bahwa perusahaan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan audit dan mendesak Google untuk menyerahkan laporan keuangan untuk memungkinkan otoritas untuk menghitung kewajiban pajak berdasarkan pendapatan perusahaan.

Countrys otoritas pajak telah dipantau Google sejak bulan April 2016, sebagai bisnis teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan memperoleh pendapatan yang tinggi dari pengiklan.

Pemerintah telah memperkirakan bahwa total pendapatan iklan bagi industri di Indonesia mencapai sekitar US$830 juta, dengan Google dan Facebook Inc secara akuntansi sekitar 70% dari angka tersebut.

Google telah terdaftar sebagai investor asing di Indonesia sejak September 15, 2011, dan menjabat sebagai dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tentang pajak penghasilan, pajak perusahaan, sebagai suatu bentuk usaha tetap, yang bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan.

Pemerintah telah mengklaim bahwa Google berhutang Rp5 triliun ($373.8 juta) dalam bentuk pajak dan denda sejak 2011, dan kantor pelayanan pajak estimasi pendapatan yang telah mencapai Rp6 triliun pada 2015.

Tahun lalu, Google telah setuju untuk membayar 130 juta pound ($164 juta) pajak dan kembali ditinjau menyelesaikan penyelidikan oleh otoritas pajak Inggris, sementara Thailand sedang mempelajari rencana untuk menguatkan pemungutan pajak aturan untuk perusahaan internet dan teknologi.

Related posts

Leave a Comment